Langsung ke konten utama

Postingan

Unggulan

Pajak Reklame dalam Perspektif Hukum: Antara Kewenangan Daerah, Estetika Ruang Publik, dan Kepastian Regulasi

Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang kerap dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, terutama di wilayah perkotaan dan pusat kegiatan ekonomi. Keberadaan reklame, baik dalam bentuk papan, baliho, spanduk, maupun media visual lainnya, memiliki peran penting dalam aktivitas promosi dan informasi. Namun demikian, pajak reklame sering dipersepsikan semata sebagai beban fiskal bagi pelaku usaha, tanpa memperhatikan dimensi hukum dan tata kelola ruang publik yang melatarbelakanginya. Tulisan ini bertujuan mengkaji pajak reklame dari perspektif hukum secara normatif dan berimbang, dengan pendekatan akademik-populer agar mudah dipahami namun tetap memiliki kedalaman analisis. Pajak Reklame sebagai Pajak Daerah Secara yuridis, pajak reklame termasuk dalam kategori pajak daerah kabupaten/kota. Dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang menempatkan pajak reklame ...

Postingan Terbaru

Pajak Hotel dalam Perspektif Hukum: Antara Kewenangan Daerah, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Kepastian Regulasi

Pembentukan Kecamatan dalam Perspektif Hukum: Antara Kebutuhan Administratif, Pelayanan Publik, dan Kepastian Hukum

Penataan Kecamatan dalam Perspektif Hukum: Antara Efektivitas Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Kepastian Administratif

Pembukaan Tanah di Daerah dalam Perspektif Hukum: Antara Pembangunan, Lingkungan, dan Kepastian Hukum

Pembukaan Tanah di Daerah dalam Perspektif Hukum: Antara Pembangunan Perkotaan, Lingkungan, dan Kepastian Hukum

Jarang Dibahas! Aspek Hukum Koperasi Syariah yang Perlu Dipahami

Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Perspektif Hukum: Antara Kewenangan Daerah, Kepentingan Publik, dan Tata Kelola

Wacana “War Tiket Haji”: Tinjauan Hukum dan Dampaknya bagi Calon Jemaah dalam Perspektif Keadilan Administratif

Kriminalisasi dalam Kebebasan Berekspresi: Menjaga Batas antara Penegakan Hukum dan Hak Konstitusional

Manfaat Normalisasi Sungai dalam Perspektif Hukum: Antara Kepentingan Publik, Tata Kelola Lingkungan, dan Hak Masyarakat

Apa Akibat Rekaman Retina dalam Program Worldcoin? Tinjauan Hukum atas Data Biometrik dan Risiko Jangka Panjangnya

Pembentukan Desa dalam Wilayah Kabupaten dalam Perspektif Hukum: Antara Pengakuan Masyarakat, Tata Pemerintahan, dan Kepastian Hukum

Tak Pernah Dimaki, Tapi Terluka: Mengungkap Perundungan Struktural dalam Kerangka Hukum

Transformasi Perusahaan Umum Daerah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah dalam Perspektif Hukum: Antara Efisiensi Usaha dan Tata Kelola BUMD