Langsung ke konten utama

Postingan

Unggulan

KUHP Baru 2026: Apa Saja Perubahan Besar yang Wajib Diketahui Masyarakat?

Pembaharuan hukum pidana nasional merupakan salah satu langkah penting dalam sistem hukum Indonesia. Setelah puluhan tahun menggunakan kitab warisan kolonial Belanda, Indonesia akhirnya memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Regulasi ini mulai diberlakukan secara efektif pada tahun 2026 setelah melalui masa transisi selama tiga tahun sejak pengesahannya. Kehadiran KUHP baru merupakan bagian dari proses reformasi hukum nasional yang bertujuan menyesuaikan hukum pidana dengan nilai-nilai sosial, perkembangan masyarakat, serta prinsip hukum modern. Sebagaimana diketahui, KUHP lama yang selama ini berlaku berasal dari Wetboek van Strafrecht  yang merupakan produk hukum era kolonial Belanda yang diberlakukan di Hindia Belanda sejak awal abad ke-20. Tulisan ini mencoba mengulas secara ringkas namun analitis mengenai beberapa perubahan penting dalam KUHP baru yang patut diketahui m...

Postingan Terbaru

Pajak Reklame dalam Perspektif Hukum: Antara Kewenangan Daerah, Estetika Ruang Publik, dan Kepastian Regulasi

Pajak Hotel dalam Perspektif Hukum: Antara Kewenangan Daerah, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Kepastian Regulasi

Pembentukan Kecamatan dalam Perspektif Hukum: Antara Kebutuhan Administratif, Pelayanan Publik, dan Kepastian Hukum

Penataan Kecamatan dalam Perspektif Hukum: Antara Efektivitas Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Kepastian Administratif

Pembukaan Tanah di Daerah dalam Perspektif Hukum: Antara Pembangunan, Lingkungan, dan Kepastian Hukum

Pembukaan Tanah di Daerah dalam Perspektif Hukum: Antara Pembangunan Perkotaan, Lingkungan, dan Kepastian Hukum

Jarang Dibahas! Aspek Hukum Koperasi Syariah yang Perlu Dipahami

Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Perspektif Hukum: Antara Kewenangan Daerah, Kepentingan Publik, dan Tata Kelola

Wacana “War Tiket Haji”: Tinjauan Hukum dan Dampaknya bagi Calon Jemaah dalam Perspektif Keadilan Administratif

Kriminalisasi dalam Kebebasan Berekspresi: Menjaga Batas antara Penegakan Hukum dan Hak Konstitusional

Manfaat Normalisasi Sungai dalam Perspektif Hukum: Antara Kepentingan Publik, Tata Kelola Lingkungan, dan Hak Masyarakat

Apa Akibat Rekaman Retina dalam Program Worldcoin? Tinjauan Hukum atas Data Biometrik dan Risiko Jangka Panjangnya

Pembentukan Desa dalam Wilayah Kabupaten dalam Perspektif Hukum: Antara Pengakuan Masyarakat, Tata Pemerintahan, dan Kepastian Hukum