Penataan Kecamatan dalam Perspektif Hukum: Antara Efektivitas Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Kepastian Administratif
Kecamatan merupakan salah satu perangkat wilayah administratif yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam praktik, kecamatan berfungsi sebagai simpul koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota dengan kelurahan atau desa. Namun demikian, pembahasan mengenai penataan kecamatan sering kali kurang mendapat perhatian dalam diskursus hukum, dibandingkan dengan isu pemekaran daerah atau penataan desa dan kelurahan. Padahal, penataan kecamatan memiliki implikasi hukum dan administratif yang signifikan, terutama terkait efektivitas pelayanan publik, kepastian kewenangan, dan tata kelola pemerintahan. Tulisan ini bertujuan mengulas penataan kecamatan dari perspektif hukum, dengan pendekatan akademik-populer yang tetap komunikatif dan berimbang. Kecamatan sebagai Entitas Administratif Secara yuridis, kecamatan bukanlah daerah otonom, melainkan perangkat daerah kabupaten/kota. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeri...
