Langsung ke konten utama

Unggulan

Apa Itu Tindak Pidana Ringan?

Photo by [   Héctor Berganza   ] via Pexels Dalam sistem hukum pidana Indonesia, tidak semua perbuatan yang melanggar hukum diperlakukan dengan tingkat keseriusan yang sama. Terdapat kategori tertentu yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana ringan  atau yang sering disingkat sebagai tipiring . Istilah ini cukup dikenal di kalangan masyarakat, namun pemahaman yang tepat mengenai konsep dan penerapannya masih sering kali terbatas. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai apa itu tindak pidana ringan, dasar hukumnya, serta bagaimana penerapannya dalam praktik, dengan pendekatan yang tetap berhati-hati dan informatif. Pengertian Tindak Pidana Ringan Secara umum, tindak pidana ringan adalah perbuatan melanggar hukum pidana yang memiliki tingkat keseriusan relatif rendah, baik dari segi dampak, nilai kerugian, maupun ancaman pidananya. Dalam terminologi hukum, tindak pidana ringan biasanya merujuk pada pelanggaran atau kejahatan tertentu ...

ADD: Peran Alokasi Dana Desa dalam Membangun Pemerintahan Desa yang Kuat


Mengenai ADD (Alokasi Dana Desa) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mana alokasi dana desa ini merupakan dana yang di alokasikan dari kabupaten /kota kepada desa dari perimbangan dana setelah dikurangi DAK (alokasi dana khusus ). 

Alokasi dana desa ini untuk membantu pemerintahan desa dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa seperti pembuatan posyandu dan paud, membantu pembangunan seperti pembangunan jalan desa dan mengurangi kesenjangan antar desa seperti adanya program ketahanan pangan, bantuan pada warga kurang mampu, pemberian keterampilan kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomianya dan lain lain. Yang mana pengalokasiannya diatur tiap tahunnya sedangkan tata caranya cukup ditur satu kali saja, yang dananya dapat berasal dari dana desa yang di berikan langsung oleh pusat yang berasal dari APBN atau ADD yang berasal dari APBD kabupaten/kota dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah serta Bantuan keuangan dari provinsi atau pihak lain

Pengalokasian dana desa desa sendiri dibagi berdasarkan pada AM (alokasi minimum), AP (alokasi proporsional) dan AK (alokasi kinerja) yang masing- masingnya memiliki perhitungan besarannya masing- masing dan mekanisme penyalurannya ditepakan melalui peraturan bupati /walikota, yang penyaluran dapat 2-3 kali dalam satu tahun yang harus disertai dengan rencana kerja pemerintah desa dan APBDes nya.  

Jadi anggaran ADD ini dan pendapatan desa lainnya dimuat dalam APBDes sebagai dokumen anggaran desa lalu desa membelanjakkan dana sesuai APBDes yang telah dibuat.

Kalau kamu merasa artikel ini bermanfaat, yuk share ke teman dan keluarga, supaya kita bisa sama-sama tau! Jangan lupa juga untuk follow blog ini agar kamu nggak ketinggalan artikel lainnya! Semoga bermanfaat yaa... Trimakasih



Komentar