Photo by [Monstera Production] via Pexels
Dalam praktik kehidupan sehari-hari, perjanjian dapat dibuat dalam berbagai bentuk, baik secara lisan maupun tertulis. Banyak orang mungkin bertanya, apakah perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis? Pertanyaan ini menjadi relevan, terutama ketika terjadi sengketa di kemudian hari.
Tulisan ini akan mengulas secara komprehensif mengenai perbedaan perjanjian lisan dan tertulis dalam perspektif hukum perdata Indonesia, dengan pendekatan akademik yang tetap aplikatif, serta disampaikan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam praktik.
1. Dasar Hukum Perjanjian dalam KUHPerdata
Sebagai titik awal, perlu dipahami bahwa hukum perjanjian di Indonesia berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sementara itu, Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat sahnya perjanjian:
1. Kesepakatan para pihak;
2. Kecakapan para pihak;
3. Objek tertentu;
4. Sebab yang halal.
Ketentuan ini berlaku baik untuk perjanjian lisan maupun tertulis. Artinya, secara prinsip, hukum Indonesia tidak mensyaratkan bentuk tertulis sebagai syarat sahnya perjanjian, kecuali untuk jenis perjanjian tertentu yang secara khusus diatur oleh undang-undang.
2. Perjanjian Lisan: Sederhana namun Berisiko
Perjanjian lisan adalah kesepakatan yang dibuat secara verbal tanpa dituangkan dalam dokumen tertulis. Dalam banyak situasi sehari-hari, perjanjian lisan sering digunakan karena sifatnya yang praktis dan cepat.
a. Keabsahan Perjanjian Lisan
Secara hukum, perjanjian lisan tetap sah dan mengikat selama memenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan kata lain, tidak adanya dokumen tertulis tidak serta-merta menghilangkan kekuatan hukum suatu perjanjian.
b. Kelebihan Perjanjian Lisan
* Proses cepat dan tidak formal;
* Tidak memerlukan biaya administrasi;
* Fleksibel dalam pelaksanaan.
c. Kelemahan Perjanjian Lisan
Namun, dari perspektif hukum, perjanjian lisan memiliki beberapa keterbatasan:
* Sulit dibuktikan apabila terjadi sengketa;
* Rentan terhadap perbedaan interpretasi;
* Bergantung pada ingatan dan itikad baik para pihak.
Dalam praktik peradilan, pembuktian perjanjian lisan biasanya bergantung pada saksi atau bukti tidak langsung, yang sering kali memiliki kekuatan pembuktian lebih lemah dibandingkan bukti tertulis.
3. Perjanjian Tertulis: Formalitas dan Kepastian Hukum
Perjanjian tertulis adalah kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk dokumen, baik dalam bentuk akta di bawah tangan maupun akta otentik.
a. Jenis Perjanjian Tertulis
* Akta di bawah tangan : dibuat oleh para pihak tanpa pejabat umum;
* Akta otentik : dibuat di hadapan pejabat berwenang, seperti notaris.
b. Kelebihan Perjanjian Tertulis
* Memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat;
* Memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban;
* Mengurangi potensi sengketa;
* Dapat dijadikan alat bukti utama di pengadilan.
c. Kelemahan Perjanjian Tertulis
* Memerlukan waktu dan biaya untuk penyusunan;
* Kadang dianggap kurang fleksibel;
* Memerlukan pemahaman hukum agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan.
Meskipun demikian, dalam konteks hubungan hukum yang kompleks atau bernilai ekonomi tinggi, perjanjian tertulis umumnya lebih disarankan.
4. Perbedaan Utama: Perspektif Akademik
Untuk memahami perbedaan secara sistematis, berikut beberapa aspek pembeda utama antara perjanjian lisan dan tertulis:
a. Bentuk
* Perjanjian lisan: tidak dituangkan dalam dokumen;
* Perjanjian tertulis: dituangkan secara eksplisit dalam dokumen.
b. Kekuatan Pembuktian
* Perjanjian lisan: bergantung pada saksi dan bukti tambahan;
* Perjanjian tertulis: memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat (Pasal 1866 KUHPerdata).
c. Kepastian Hukum
* Perjanjian lisan: relatif lebih rendah;
* Perjanjian tertulis: lebih tinggi karena terdokumentasi.
d. Risiko Sengketa
* Perjanjian lisan: lebih tinggi;
* Perjanjian tertulis: lebih rendah (meskipun tidak sepenuhnya hilang).
5. Perjanjian yang Wajib Tertulis
Perlu dicatat bahwa terdapat jenis perjanjian tertentu yang oleh undang-undang diwajibkan untuk dibuat secara tertulis, bahkan dalam bentuk akta otentik. Misalnya:
* Perjanjian jual beli tanah (harus melalui akta PPAT);
* Perjanjian hipotek atau hak tanggungan;
* Perjanjian pendirian badan hukum tertentu.
Dalam kasus seperti ini, tidak dipenuhinya bentuk tertulis dapat berakibat pada tidak sahnya perjanjian tersebut.
6. Implikasi dalam Pembuktian di Pengadilan
Dalam hukum acara perdata, alat bukti memiliki peran yang sangat penting. Pasal 1866 KUHPerdata mengatur bahwa alat bukti meliputi:
* Bukti tertulis;
* Saksi;
* Persangkaan;
* Pengakuan;
* Sumpah.
Dalam konteks ini, perjanjian tertulis memiliki posisi yang lebih kuat karena termasuk dalam kategori bukti tertulis. Sementara itu, perjanjian lisan harus dibuktikan melalui alat bukti lain, yang sering kali memerlukan upaya lebih besar.
7. Analisis Praktis: Memilih Bentuk Perjanjian yang Tepat
Pemilihan antara perjanjian lisan dan tertulis sebaiknya disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan. Beberapa pertimbangan yang dapat digunakan antara lain:
* Nilai ekonomi dari perjanjian;
* Tingkat kepercayaan antar pihak;
* Kompleksitas hubungan hukum;
* Potensi risiko di masa depan.
Untuk transaksi sederhana dengan risiko rendah, perjanjian lisan mungkin dianggap cukup. Namun, untuk hubungan yang lebih kompleks, perjanjian tertulis menjadi pilihan yang lebih aman.
8. Perspektif Kehati-hatian dan Itikad Baik
Dalam setiap bentuk perjanjian, prinsip itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata tetap menjadi landasan utama. Para pihak diharapkan tidak hanya berfokus pada bentuk, tetapi juga pada substansi dan pelaksanaan perjanjian. Pendekatan ini penting untuk menciptakan hubungan hukum yang adil dan berkelanjutan.
9. Penutup
Perjanjian lisan dan tertulis pada dasarnya sama-sama diakui dalam hukum perdata Indonesia, sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
Perbedaan utama keduanya terletak pada aspek pembuktian, kepastian hukum, dan tingkat risiko. Perjanjian tertulis menawarkan perlindungan hukum yang lebih kuat, sementara perjanjian lisan memberikan fleksibilitas dalam praktik.
Sebagai penutup, penting bagi setiap pihak untuk mempertimbangkan dengan cermat bentuk perjanjian yang akan digunakan, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, kejelasan, dan itikad baik. Dengan demikian, perjanjian dapat berfungsi secara optimal sebagai alat pengatur hubungan hukum yang efektif dan proporsional.
📝Catatan Tambahan dari Penulis
Artikel ini ditulis untuk tujuan akademik dan diskusi ilmiah. Kalau merasa artikel ini bermanfaat, yuk share ke teman dan keluarga, supaya kita bisa sama-sama tahu!
Jangan lupa juga untuk "follow blog ini" 👉 [https://alintanrizki14.blogspot.com] dengan submit pada formulir legalinsight.com pada halaman depan saat membuka blog ini, sehingga kamu nggak ketinggalan artikel lainnya! Semoga bermanfaat yaa... Terima kasih.
Komentar
Posting Komentar