Langsung ke konten utama

Unggulan

Apa Hak Korban dalam Kasus Penipuan? Tinjauan Hukum dan Perlindungan yang Tersedia

Photo by [ Tara Winstead ] via Pexels Kasus penipuan, baik yang terjadi secara konvensional maupun melalui media digital, merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang masih sering terjadi dalam masyarakat. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kerugian materiil, tetapi juga dapat menimbulkan tekanan psikologis serta menurunnya rasa kepercayaan dalam interaksi sosial maupun ekonomi. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa korban penipuan tidak berada dalam posisi pasif semata, melainkan memiliki sejumlah hak yang dilindungi oleh hukum. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan secara komprehensif mengenai hak-hak korban dalam kasus penipuan, dengan pendekatan akademik yang tetap komunikatif, serta disertai dengan dasar hukum yang relevan dalam sistem hukum Indonesia.   1. Kedudukan Korban dalam Perspektif Hukum Pidana Dalam hukum pidana klasik, fokus utama sering kali terletak pada pelaku ( offender oriented ), sementara korban cenderung berada pada posisi marginal. Namun, per...
Posting Komentar
Baca selengkapnya
Label

pembentukan Peraturan


Materi muatan dalam Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota legal formilnya dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sedangkan mengenai materil tergantung daerah masing-masing hendak memasukkan manteri mengenai apa kedalam peraturan tersebut, dapat juga ditambah muatan lokal (Mulok) kedalamnya seperti pemberhentian atau jeda sementara saat waktu sholat tiba atau Adzan dan lainnya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan pelaksanaan perintah dari Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” olehkarena itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjadi pedoman formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang, didalamnya mengatur mengenai pembuatan judul peraturan baru maupun peraturan perubahan. 

5 Tahapan dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah kabupaten/kota yaitu :

1.  Perencanaan : Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota berasal dari DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kepala Daerah dapat pula berasal dari usulan DPD Provinsi, Kabupaten/Kota.

2.  Penyusunan : Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota berasal dari DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kepala Daerah dapat pula berasal dari usulan DPD Provinsi, Kabupaten/Kota  yang disertai Nasakah Akademik (NA) kecuali Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota mengenai (APBD, PERPPU menjadi Undang-Undang, dan  pencabutan Undang-Undang /PERPPU).

3. Pembahasan : Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang disusun dan dibahas melalui Prolegda di Provinsi, Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota melalui Biro/Bagian hukum Sekretariat Daerah dan OPD/Dinas yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang akan dibahas, Biro/Bagian Hukum diperlukan untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota lalu Rapat Paripurna DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.

4.  Pengesahan/penetapan : Keputusan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.  

5. Pengundangan : Permintaan Nomor Register (NOREG) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang nantinya akan menjadi Lembaran daerah atau Berita Daerah.


Kalau kamu merasa artikel ini bermanfaat, yuk share ke teman dan keluarga, supaya kita bisa sama-sama tau! Jangan lupa juga untuk follow blog ini agar kamu nggak ketinggalan artikel lainnya! Semoga bermanfaat yaa...

Posting Email
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan Populer