Langsung ke konten utama

Unggulan

Penyelenggaraan Kearsipan: Dari Administrasi Sunyi Menjadi Penentu Nasib Hukum

Dalam banyak diskusi hukum administrasi, kearsipan hampir selalu ditempatkan di sudut yang sunyi. Ia dianggap urusan tata usaha, bukan urusan hukum. Padahal, dalam praktik penegakan hukum, arsip sering kali menjadi aktor utama, bahkan penentu menang atau kalahnya sebuah perkara. Dalam praktik, penyelenggaraan kearsipan masih kerap dilakukan tanpa pemahaman hukum yang memadai. Setiap tahapan pengelolaan arsip mulai dari penciptaan, penyimpanan, pemindahan, hingga pemusnahan sejatinya memiliki implikasi yuridis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Arsip Bukan Sekadar Dokumen, Melainkan Jejak Kekuasaan Dalam perspektif hukum publik, setiap arsip yang dihasilkan oleh badan atau pejabat negara adalah jejak penggunaan kewenangan. Surat keputusan, nota dinas, email kedinasan, hingga pesan singkat yang berkaitan dengan jabatan, semuanya adalah representasi konkret dari tindakan pemerintahan. Ketika arsip tidak dikelola dengan baik, yang hila...
Posting Komentar
Baca selengkapnya
Label

pembentukan Peraturan


Materi muatan dalam Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota legal formilnya dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sedangkan mengenai materil tergantung daerah masing-masing hendak memasukkan manteri mengenai apa kedalam peraturan tersebut, dapat juga ditambah muatan lokal (Mulok) kedalamnya seperti pemberhentian atau jeda sementara saat waktu sholat tiba atau Adzan dan lainnya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan pelaksanaan perintah dari Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” olehkarena itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjadi pedoman formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang, didalamnya mengatur mengenai pembuatan judul peraturan baru maupun peraturan perubahan. 

5 Tahapan dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah kabupaten/kota yaitu :

1.  Perencanaan : Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota berasal dari DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kepala Daerah dapat pula berasal dari usulan DPD Provinsi, Kabupaten/Kota.

2.  Penyusunan : Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota berasal dari DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kepala Daerah dapat pula berasal dari usulan DPD Provinsi, Kabupaten/Kota  yang disertai Nasakah Akademik (NA) kecuali Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota mengenai (APBD, PERPPU menjadi Undang-Undang, dan  pencabutan Undang-Undang /PERPPU).

3. Pembahasan : Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang disusun dan dibahas melalui Prolegda di Provinsi, Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota melalui Biro/Bagian hukum Sekretariat Daerah dan OPD/Dinas yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang akan dibahas, Biro/Bagian Hukum diperlukan untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota lalu Rapat Paripurna DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.

4.  Pengesahan/penetapan : Keputusan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.  

5. Pengundangan : Permintaan Nomor Register (NOREG) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang nantinya akan menjadi Lembaran daerah atau Berita Daerah.


Kalau kamu merasa artikel ini bermanfaat, yuk share ke teman dan keluarga, supaya kita bisa sama-sama tau! Jangan lupa juga untuk follow blog ini agar kamu nggak ketinggalan artikel lainnya! Semoga bermanfaat yaa...

Posting Email
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan Populer