Langsung ke konten utama

Unggulan

Apa Perbedaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi? Tinjauan Akademik dalam Sistem Peradilan Indonesia

Photo by [Silnasi Muldur] via Pexels Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar utama dalam menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) , kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh dua lembaga utama, yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) . Meskipun keduanya berada dalam satu rumpun kekuasaan kehakiman, keduanya memiliki perbedaan mendasar baik dari segi fungsi, kewenangan, maupun karakter peradilan. Tulisan ini bertujuan untuk menguraikan perbedaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi secara komprehensif, dengan pendekatan akademik yang tetap komunikatif, serta berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Landasan Hukum Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 24A UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 . Sementara itu,...
Posting Komentar
Baca selengkapnya
Label

pembentukan Peraturan


Materi muatan dalam Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota legal formilnya dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sedangkan mengenai materil tergantung daerah masing-masing hendak memasukkan manteri mengenai apa kedalam peraturan tersebut, dapat juga ditambah muatan lokal (Mulok) kedalamnya seperti pemberhentian atau jeda sementara saat waktu sholat tiba atau Adzan dan lainnya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan pelaksanaan perintah dari Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” olehkarena itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjadi pedoman formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang, didalamnya mengatur mengenai pembuatan judul peraturan baru maupun peraturan perubahan. 

5 Tahapan dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah kabupaten/kota yaitu :

1.  Perencanaan : Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota berasal dari DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kepala Daerah dapat pula berasal dari usulan DPD Provinsi, Kabupaten/Kota.

2.  Penyusunan : Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota berasal dari DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kepala Daerah dapat pula berasal dari usulan DPD Provinsi, Kabupaten/Kota  yang disertai Nasakah Akademik (NA) kecuali Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota mengenai (APBD, PERPPU menjadi Undang-Undang, dan  pencabutan Undang-Undang /PERPPU).

3. Pembahasan : Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang disusun dan dibahas melalui Prolegda di Provinsi, Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota melalui Biro/Bagian hukum Sekretariat Daerah dan OPD/Dinas yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang akan dibahas, Biro/Bagian Hukum diperlukan untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota lalu Rapat Paripurna DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.

4.  Pengesahan/penetapan : Keputusan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota.  

5. Pengundangan : Permintaan Nomor Register (NOREG) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang nantinya akan menjadi Lembaran daerah atau Berita Daerah.


Kalau kamu merasa artikel ini bermanfaat, yuk share ke teman dan keluarga, supaya kita bisa sama-sama tau! Jangan lupa juga untuk follow blog ini agar kamu nggak ketinggalan artikel lainnya! Semoga bermanfaat yaa...

Posting Email
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan Populer