Pembangunan kepariwisataan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional. Selain berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, sektor pariwisata juga berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja, pelestarian budaya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pembangunan kepariwisataan tidak dapat dilepaskan dari aspek hukum yang mengaturnya agar berjalan secara berkelanjutan, berkeadilan, dan bertanggung jawab.
Di Indonesia, pembangunan kepariwisataan memiliki dasar hukum utama dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Undang-undang ini menegaskan bahwa kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan prinsip manfaat, kekeluargaan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, dan kesatuan. Pasal 4 UU Kepariwisataan menyebutkan bahwa kepariwisataan bertujuan untuk:
a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
c. menghapus kemiskinan;
d. mengatasi pengangguran;
e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
f. memajukan kebudayaan;
g. mengangkat citra bangsa; dan
h. memupuk rasa cinta tanah air.
Dengan tujuan tersebut, jelas bahwa pembangunan pariwisata bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan juga bagian dari pembangunan hukum dan sosial.
Pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki peran penting dalam perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan kepariwisataan. Hal ini meliputi penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan, penetapan kawasan strategis pariwisata, serta pengawasan terhadap pelaku usaha pariwisata.
Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola potensi pariwisata di wilayahnya masing-masing. Namun, kewenangan tersebut harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menimbulkan konflik hukum, khususnya terkait tata ruang, perizinan, dan perlindungan lingkungan.
Pembangunan kepariwisataan sering kali bersinggungan dengan isu lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, aspek hukum lingkungan menjadi sangat penting. Setiap kegiatan pembangunan pariwisata wajib memperhatikan ketentuan mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau instrumen lingkungan lainnya sesuai dengan skala dan dampak kegiatan.
Selain itu, pembangunan pariwisata harus menghormati hak-hak masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
Dalam praktiknya, pembangunan kepariwisataan masih menghadapi berbagai tantangan hukum, seperti konflik lahan, pelanggaran izin usaha, alih fungsi kawasan lindung, serta minimnya penegakan hukum terhadap pelanggaran di sektor pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa pembangunan pariwisata berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Penegakan hukum yang konsisten akan menciptakan kepastian hukum bagi investor, perlindungan bagi masyarakat, serta keberlanjutan sumber daya pariwisata itu sendiri.
Pembangunan kepariwisataan merupakan proses yang kompleks dan multidimensional. Dari perspektif hukum, pembangunan ini harus dilaksanakan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, prinsip keberlanjutan, dan keadilan sosial. Dengan demikian, sektor pariwisata tidak hanya menjadi penggerak ekonomi, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.
📝Catatan Tambahan dari Penulis
Kalau merasa artikel ini bermanfaat, yuk share ke teman dan keluarga, supaya kita bisa sama-sama tahu!
Jangan lupa juga untuk "follow blog ini" 👉 [https://alintanrizki14.blogspot.com] dengan submit email pada formulir legalinsight.com Agar kamu nggak ketinggalan artikel lainnya! Semoga bermanfaat yaa... Terima kasih.
Komentar
Posting Komentar