Photo by [Mikhail Nilov] via Pexels
Dalam sistem hukum modern, keberadaan berbagai jenis peraturan perundang-undangan merupakan hal yang tidak terelakkan. Setiap peraturan memiliki fungsi, ruang lingkup, serta kekuatan hukum yang berbeda. Untuk memastikan keteraturan dan konsistensi dalam penerapan hukum, dikenal suatu konsep yang disebut sebagai hierarki peraturan perundang-undangan.
Bagi masyarakat umum, istilah ini mungkin terdengar teknis. Namun, pemahaman terhadap hierarki peraturan perundang-undangan sesungguhnya memiliki nilai praktis yang penting, terutama dalam memahami mana aturan yang harus diutamakan ketika terjadi konflik norma.
Tulisan ini akan mengulas secara komprehensif mengenai pengertian, dasar hukum, susunan, serta implikasi hierarki peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia, dengan pendekatan akademik yang tetap komunikatif.
1. Pengertian Hierarki Peraturan Perundang-undangan
Secara sederhana, hierarki peraturan perundang-undangan adalah susunan atau tingkatan norma hukum yang menunjukkan posisi dan kekuatan masing-masing jenis peraturan dalam sistem hukum.
Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa tidak semua peraturan memiliki kedudukan yang sama. Ada peraturan yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah, sehingga berlaku asas:
Lex superior derogat legi inferiori (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah).
Dengan adanya hierarki, sistem hukum menjadi lebih terstruktur dan tidak terjadi tumpang tindih yang tidak terkendali.
2. Dasar Hukum Hierarki Peraturan Perundang-undangan
Di Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan diatur secara eksplisit dalam:
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (beserta perubahannya).
Pasal tersebut menetapkan jenis dan urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Ketentuan ini menjadi rujukan utama dalam memahami struktur norma hukum di Indonesia.
3. Susunan Hierarki Peraturan Perundang-undangan
Berdasarkan ketentuan tersebut, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Merupakan hukum dasar tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Semua peraturan di bawahnya harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.
2. Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Undang-Undang dibentuk oleh DPR bersama Presiden, sedangkan Perppu ditetapkan oleh Presiden dalam keadaan tertentu yang mendesak.
3. Peraturan Pemerintah (PP)
Dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang.
4. Peraturan Presiden (Perpres)
Digunakan untuk menjalankan perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, serta mengatur kebijakan pemerintahan.
5. Peraturan Daerah (Perda)
Dibentuk oleh pemerintah daerah bersama DPRD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, terdapat juga jenis peraturan lain yang diakui keberadaannya sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi, seperti peraturan menteri atau lembaga.
4. Prinsip-prinsip dalam Hierarki Hukum
Dalam memahami hierarki peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan:
a. Lex Superior Derogat Legi Inferiori
Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.
b. Lex Specialis Derogat Legi Generali
Peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum.
c. Lex Posterior Derogat Legi Priori
Peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama, sepanjang mengatur hal yang sama.
Ketiga prinsip ini sering digunakan dalam praktik untuk menyelesaikan konflik norma.
5. Fungsi Hierarki dalam Sistem Hukum
Hierarki peraturan perundang-undangan memiliki beberapa fungsi penting, antara lain:
a. Menjamin Konsistensi Hukum
Dengan adanya hierarki, setiap peraturan harus mengacu pada peraturan yang lebih tinggi, sehingga tercipta keselarasan dalam sistem hukum.
b. Memberikan Kepastian Hukum
Masyarakat dapat mengetahui mana aturan yang harus diikuti ketika terjadi perbedaan pengaturan.
c. Mencegah Penyalahgunaan Kewenangan
Pembentuk peraturan tidak dapat membuat aturan yang bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.
d. Mempermudah Penegakan Hukum
Aparat penegak hukum memiliki pedoman yang jelas dalam menerapkan aturan.
6. Implikasi Praktis dalam Kehidupan Sehari-hari
Dalam praktik, hierarki peraturan perundang-undangan memiliki dampak langsung dalam kehidupan masyarakat. Misalnya:
a. Jika terdapat peraturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang, maka yang berlaku adalah undang-undang;
b. Jika suatu kebijakan administratif tidak memiliki dasar dalam peraturan yang lebih tinggi, maka dapat dipersoalkan secara hukum.
Pemahaman ini penting agar masyarakat tidak keliru dalam menilai keabsahan suatu aturan.
7. Mekanisme Pengujian Peraturan
Untuk menjaga kesesuaian antar peraturan dalam hierarki, terdapat mekanisme pengujian (judicial review), yaitu:
a. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
b. Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.
Mekanisme ini merupakan bentuk kontrol terhadap pembentukan peraturan agar tetap berada dalam koridor hukum.
8. Analisis: Hierarki sebagai Pilar Negara Hukum
Dalam perspektif akademik, hierarki peraturan perundang-undangan merupakan manifestasi dari konsep rule of law. Tanpa hierarki yang jelas, sistem hukum berpotensi mengalami:
a. Kekacauan norma;
b. Konflik peraturan;
c. Ketidakpastian hukum.
Namun demikian, dalam praktik, tantangan tetap ada, seperti:
a. Tumpang tindih regulasi;
b. Perbedaan interpretasi antar lembaga;
c. Kompleksitas jumlah peraturan.
Oleh karena itu, selain memahami hierarki, diperlukan juga upaya harmonisasi peraturan secara berkelanjutan.
9. Peran Masyarakat dalam Memahami Hierarki Hukum
Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga tertib hukum, salah satunya dengan memahami hierarki peraturan. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat dapat:
a. Menilai keabsahan suatu aturan;
b. Menghindari kesalahan dalam menerapkan hukum;
c. Berpartisipasi secara kritis dalam proses pembentukan kebijakan.
Literasi hukum yang baik akan berkontribusi pada terbentuknya budaya hukum yang sehat.
10. Penutup
Hierarki peraturan perundang-undangan merupakan struktur fundamental dalam sistem hukum Indonesia yang berfungsi untuk menjaga keteraturan, konsistensi, dan kepastian hukum. Dengan adanya hierarki, setiap peraturan memiliki posisi yang jelas dan tidak dapat bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Pemahaman terhadap konsep ini tidak hanya penting bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat umum sebagai bagian dari kehidupan di negara hukum.
Dengan meningkatnya literasi hukum, diharapkan masyarakat dapat lebih kritis, bijak, dan bertanggung jawab dalam memahami serta menerapkan berbagai peraturan yang berlaku.
Sebagai catatan, tulisan ini disusun untuk tujuan edukasi dan literasi hukum, serta tidak dimaksudkan sebagai nasihat hukum spesifik. Untuk permasalahan konkret, disarankan untuk berkonsultasi dengan profesional hukum yang berkompeten.
📝Catatan Tambahan dari Penulis
Kalau merasa artikel ini bermanfaat, yuk share ke teman dan keluarga, supaya kita bisa sama-sama tahu!
Jangan lupa juga untuk "follow blog ini" 👉 [https://alintanrizki14.blogspot.com] dengan submit pada formulir legalinsight.com pada halaman depan saat membuka blog ini, sehingga kamu nggak ketinggalan artikel lainnya! Semoga bermanfaat yaa... Terima kasih.
Komentar
Posting Komentar