Siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran KTR di ruang publik? Berikut Penjelasannya

Ketika pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), sebagian besar orang memahaminya sebagai sekadar aturan larangan merokok di tempat tertentu. Namun, jika dilihat dari perspektif hukum modern, khususnya (behavioral law) atau hukum berbasis perilaku, KTR sebenarnya merupakan instrumen pengendalian sosial yang dirancang untuk mengubah kebiasaan masyarakat tanpa menggunakan pemaksaan langsung. Tulisan ini menyoroti fungsi KTR sebagai mekanisme hukum preventif yang bekerja melalui aspek psikologis, sosial, dan desain ruang, bukan hanya melalui sanksi.

Pada banyak regulasi kesehatan, hukum bekerja dengan model tradisional : larangan → pelanggaran → sanksi.

KTR memiliki sifat yang berbeda. Ia bekerja melalui rekayasa ruang (spatial regulation). Dengan menetapkan area tertentu sebagai KTR, pemerintah tidak sekadar mengatur perilaku perokok, tetapi mengubah lingkungan fisik dan sosial sehingga merokok menjadi tindakan yang secara sosial tidak cocok pada tempat tertentu, muncul tekanan sosial (social pressure) untuk tidak merokok, norma baru terbentuk tanpa confrontasi langsung. Dengan kata lain, KTR bukan hanya hukum, tapi (nudging) dorongan lembut agar individu memilih perilaku sehat.

Meski dasar hukum utamanya KTR ada pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, penetapan KTR menjadi menarik karena harus diterjemahkan ulang oleh pemerintah daerah melalui Perda.

Inilah yang membuat KTR di Indonesia bersifat multilapis, sebab pemerintah pusat menyediakan kerangka normatif umum lalu pemerintah daerah menyesuaikan dengan karakter sosial dan budaya lokal dan Lembaga publik menerjemahkan melalui kebijakan internal (misal KTR di sekolah, kampus, rumah sakit). Model multilapis ini menjadikan KTR sebagai salah satu bentuk desentralisasi regulasi kesehatan yang paling kompleks.

KTR jarang dibahas sebagai instrumen pencegahan  Hukum (preventive law), padahal inilah fungsi terbesarnya. Jika hukum pidana bekerja setelah terjadi pelanggaran, maka KTR bekerja sebelum risiko muncul yakni sebelum asap mengepul, sebelum perokok pasif terpapar, sebelum risiko penyakit meningkat. Pendekatan preventif ini selaras dengan prinsip (non-maleficence) dalam etika kesehatan: mencegah bahaya lebih utama dibanding menangani akibatnya.

Selanjutnya efektivitas penegakan KTR ditentukan oleh Desain Komunikasi, Penelitian perilaku menunjukkan bahwa kejelasan tanda, warna, dan penempatan simbolmempengaruhi kepatuhan publik hingga 40%. Namun, banyak Perda KTR di Indonesia hanya fokus pada "teks hukum", bukan "desain komunikasi". Padahal ada tiga elemen penting:

1. Tanda dilarang merokok harus berada pada level mata dan mudah terlihat.

2. Pesan harus sederhana (contoh: “Kawasan Tanpa Rokok – Hargai Udara Bersih”).

3. Simbol lebih efektif daripada teks panjang.

Peraturan daerah sebenarnya dapat memasukkan standar minimal desain komunikasi visual agar penerapan KTR lebih efektif.

Mengenai tanggung jawab pelanggaran KTR didalam praktik, terdapat beberapa model:

1. Model institusional : Pengelola gedung bertanggung jawab memastikan area bebas rokok.

2. Model individual : Pelanggar dikenai denda langsung.

3. Model campuran: Pengelola wajib menyediakan tanda dan pengawasan, sementara individu tetap dapat disanksi.

Penerapan yang tidak konsisten sering membuat KTR tidak efektif.

Karenanya, kejelasan pembagian tanggung jawab administratif menjadi kunci.

KTR Sebagai Bagian dari Hak atas Lingkungan Sehat hal ini terdapat dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. KTR adalah salah satu bentuk konkret realisasi hak konstitusional tersebut. Maka apakah terdapat Implikasi hukumnya, ya tentu ada yaitu warga dapat mengadukan pelanggaran KTR sebagai pelanggaran hak konstitusional, pemerintah memiliki kewajiban positif (positive obligation) untuk menegakkan KTR, KTR bukan sekadar kebijakan daerah, tapi bagian dari pemenuhan hak fundamental.

KTR Bukan Hanya Urusan Merokok, Tapi Urusan Transformasi Norma serta sebagai bentuk hukum modern yang menggabungkan : perlindungan kesehatan, rekayasa perilaku, pengelolaan ruang publik, dan penghormatan hak konstitusional. Dengan memandang KTR dalam konteks ini, kita tidak lagi melihatnya sebagai sekadar larangan merokok, melainkan upaya transformatif membentuk budaya hidup sehat melalui instrumen hukum yang halus namun efektif.

Kalau merasa artikel ini bermanfaat, yuk share ke teman dan keluarga, supaya kita bisa sama-sama tau! Jangan lupa juga untuk follow blog ini ( https://alintanrizki14.blogspot.com ) agar kamu nggak ketinggalan artikel lainnya! Semoga bermanfaat yaa... Trimakasih