Langsung ke konten utama

Unggulan

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah sebagai Instrumen Pencegahan Krisis Pangan

Ketersediaan pangan merupakan salah satu prasyarat utama bagi stabilitas sosial dan ekonomi suatu daerah. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, pemenuhan pangan tidak hanya dipahami sebagai isu ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar warga negara. Oleh karena itu, penyelenggaraan cadangan pangan daerah menjadi aspek penting dalam kebijakan publik yang memerlukan landasan hukum, tata kelola yang baik, serta pendekatan kehati-hatian. Menariknya, meskipun cadangan pangan daerah telah lama diatur dalam peraturan perundang-undangan, pembahasannya dalam diskursus hukum masih relatif terbatas. Padahal, instrumen ini berfungsi sebagai mekanisme pencegahan (preventive legal mechanism) terhadap kerawanan pangan, gejolak harga, dan kondisi darurat. Cadangan Pangan dalam Perspektif Hukum dan Kebijakan Publik Secara konseptual, cadangan pangan daerah dapat dipahami sebagai persediaan pangan yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan pangan ba...
Posting Komentar
Baca selengkapnya
Label

Transformasi Pelayanan Publik dengan Inovasi Daerah



Inovasi daerah sangat berbeda dengan inovasi Perorangan. Jika inovasi daerah berupa pembaharuan atau terobosan yang mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yakni peningkatan efisiensi, efekifitas, kualitas dan berdampak positif pada pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

Inovasi daerah dapat dilihat dengan adanya peningkatkan pelayanan daerah lebih cepat, lebih mudah, murah dan berkualitas, serta meningkatkan daya saing daerah melalui teknologi kebijakan dan menajemen daerah yang baik, sehingga dapat menarik minat, baik itu turis dan lainnya serta mempercepat tercapaian kesejahteraan masyarakat, dengan memiliki terobosan di bidang ekonomi sosial dan lingkungan yang saling membahu. 

Bedasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah bentuk Penyelenggaraan inovasi daerah terbagi 3 yakni : 

1. Inovasi tata kelola pemerintahan daerah, contohnya sistem perizinan online, e-budgeting.

2. Inovasi pelayanan publik, contohnya aplikasi kesehatan, pelayanan administrasi keliling.

3. Inovasi daerah lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintah daerah sesuai  kewenagan yng dimiliki, contohnya pengelolaan sampah berbasis digital, pertanian pintar (smart farming). Dan masih byak inovasi lainnya 

Inovasi daerah ini berasal dari pemerintah daerah baik itu inisiatif inovasi yang berasal dari bupati, anggota DPRD maupan apataur sipil negara, perangkat daerah dan anggota masyarakat di daerah tersebut. Dengan inovasi daerah ini dapat mendorong dan menjadikan Indonesia menjadi negara maju dikarenakan berbagai inovasi baik dan bermanfaat, ditambah potensi sumber daya alam di Indonesia juga sangat mendukung

Kalau merasa artikel ini bermanfaat, yuk share ke teman dan keluarga, supaya kita bisa sama-sama tau! Jangan lupa juga untuk follow blog ini agar nggak ketinggalan artikel lainnya! Semoga bermanfaat yaa... Trimakasih



Posting Email
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan Populer