Kebebasan berekspresi merupakan salah satu pilar penting dalam negara hukum yang demokratis. Hak ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana menyampaikan pendapat, tetapi juga sebagai instrumen kontrol sosial terhadap kekuasaan. Namun, dalam praktiknya, kebebasan berekspresi kerap bersinggungan dengan ketentuan hukum pidana, sehingga memunculkan perdebatan mengenai kriminalisasi atas ekspresi tertentu.
Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menilai benar atau salahnya suatu kebijakan penegakan hukum secara spesifik, melainkan untuk mengkaji secara normatif dan konseptual bagaimana kriminalisasi dapat terjadi dalam konteks kebebasan berekspresi, serta bagaimana hukum seharusnya menempatkan diri secara proporsional.
Kebebasan Berekspresi sebagai Hak Konstitusional
Secara konstitusional, kebebasan berekspresi dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Jaminan ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 23 ayat (2), yang mengakui hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat sesuai hati nuraninya.
Namun demikian, kebebasan berekspresi bukanlah hak yang bersifat absolut. Dalam kerangka hukum HAM, hak ini termasuk kategori derogable rights, yang pelaksanaannya dapat dibatasi oleh undang-undang sepanjang pembatasan tersebut memenuhi syarat tertentu.
Kriminalisasi sebagai Konsep Hukum
Dalam perspektif hukum pidana, kriminalisasi dapat dipahami sebagai proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana melalui peraturan perundang-undangan. Kriminalisasi pada dasarnya merupakan kebijakan hukum (criminal policy) yang sah, sepanjang bertujuan melindungi kepentingan hukum yang penting, seperti ketertiban umum, keamanan, dan hak orang lain.
Permasalahan muncul ketika kriminalisasi bersinggungan dengan ekspresi, pendapat, atau kritik, yang sejatinya merupakan bagian dari ruang demokrasi. Pada titik inilah diperlukan kehati-hatian agar hukum pidana tidak digunakan secara berlebihan (overcriminalization).
Kriminalisasi dalam Ruang Kebebasan Berekspresi
Kriminalisasi dalam konteks kebebasan berekspresi tidak selalu berarti pelanggaran hak asasi manusia. Namun, ia menjadi problematik apabila:
1. Rumusan delik bersifat terlalu luas atau multitafsir;
2. Tidak terdapat kejelasan batas antara kritik dan perbuatan melawan hukum;
3. Penegakan hukumnya tidak mempertimbangkan konteks, maksud, dan dampak dari ekspresi tersebut.
Beberapa ketentuan dalam hukum positif, seperti yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sering menjadi objek kajian akademik karena berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapannya.
Dalam konteks ini, penting untuk dipahami bahwa persoalan utama bukan semata pada keberadaan norma pidana, melainkan pada bagaimana norma tersebut ditafsirkan dan diterapkan secara proporsional.
Prinsip Pembatasan yang Sah Menurut Hukum
Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, termasuk melalui hukum pidana, harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu sebagaimana dikenal dalam hukum HAM, antara lain:
a. Legalitas: pembatasan harus diatur dengan undang-undang;
b. Tujuan yang sah: untuk melindungi kepentingan umum atau hak orang lain;
c. Proporsionalitas: pembatasan tidak boleh berlebihan;
d. Kebutuhan (necessity): pembatasan benar-benar diperlukan dalam masyarakat demokratis.
Prinsip-prinsip ini sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa pembatasan hak asasi hanya dapat dilakukan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan keadilan sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.
Pentingnya Pendekatan Kehati-hatian dalam Penegakan Hukum
Dari perspektif hukum preventif, penegakan hukum terhadap ekspresi seharusnya mengedepankan pendekatan kehati-hatian (judicial and law enforcement restraint). Pendekatan ini menuntut aparat penegak hukum untuk:
a. Menilai konteks sosial dan tujuan ekspresi;
b. Membedakan antara kritik, opini, dan serangan yang bersifat merugikan secara nyata;dan
c. Mengutamakan mekanisme non-pidana apabila masih memungkinkan.
Pendekatan semacam ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kewibawaan hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara.
Penutup
Kriminalisasi dalam kebebasan berekspresi merupakan isu hukum yang kompleks dan sensitif. Ia menuntut kehati-hatian baik dalam pembentukan norma maupun dalam penerapannya. Dalam negara hukum demokratis, hukum pidana seharusnya ditempatkan sebagai ultimum remedium, bukan sebagai instrumen utama dalam merespons ekspresi publik.
Dengan pendekatan yang proporsional dan berbasis prinsip hukum, kebebasan berekspresi dan penegakan hukum tidak harus dipertentangkan, melainkan dapat berjalan berdampingan dalam kerangka keadilan dan kepastian hukum.
📝Catatan Tambahan dari Penulis
Kalau merasa artikel ini bermanfaat, yuk share ke teman dan keluarga, supaya kita bisa sama-sama tahu!
Jangan lupa juga untuk "follow blog ini" 👉 [https://alintanrizki14.blogspot.com] dengan submit pada formulir legalinsight.com pada halaman depan saat membuka blog ini, sehingga kamu nggak ketinggalan artikel lainnya! Semoga bermanfaat yaa... Terima kasih.
Komentar
Posting Komentar