Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Perspektif Hukum: Antara Kewenangan Daerah, Kepentingan Publik, dan Tata Kelola

Dalam konteks otonomi daerah, pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kerap diposisikan sebagai instrumen strategis untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun, pembahasan mengenai BUMD sering kali lebih menitikberatkan pada aspek ekonomi dan manajerial, sementara kajian dari perspektif hukum khususnya pada tahap pembentukannya masih relatif jarang disorot secara komprehensif.

Padahal, pembentukan BUMD bukan sekadar keputusan kebijakan ekonomi, melainkan tindakan hukum yang memiliki implikasi terhadap keuangan daerah, tata kelola pemerintahan, serta kepentingan publik. Tulisan ini bertujuan mengulas pembentukan BUMD dari sudut pandang hukum, dengan pendekatan akademik-populer yang tetap mudah dipahami.

BUMD sebagai Entitas Hukum

Secara konseptual, BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Keberadaan BUMD secara eksplisit diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 331 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa daerah dapat mendirikan BUMD untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan menyelenggarakan kemanfaatan umum.

Dari perspektif hukum, BUMD merupakan subjek hukum yang terpisah dari pemerintah daerah. Pemisahan ini penting untuk menegaskan batas antara fungsi pemerintahan (public function) dan fungsi bisnis (business function), sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan keperdataan BUMD dengan pihak ketiga.

Dasar Hukum Pembentukan BUMD

Pembentukan BUMD memiliki landasan hukum yang jelas dalam sistem hukum nasional, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengatur kewenangan daerah dalam mendirikan BUMD dan tujuan pendiriannya.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Mengatur secara rinci bentuk, pendirian, modal, organ, dan tata kelola BUMD.

3. Peraturan Daerah (Perda). Pembentukan BUMD wajib ditetapkan melalui Perda sebagai bentuk legitimasi hukum dan akuntabilitas publik.

Keberadaan Perda sebagai dasar pembentukan menegaskan bahwa BUMD bukan keputusan administratif semata, melainkan hasil dari proses legislasi daerah yang melibatkan DPRD.

Pembentukan BUMD sebagai Kebijakan Hukum Daerah

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pembentukan BUMD dapat dipahami sebagai bagian dari kebijakan hukum daerah (local legal policy). Kebijakan ini harus didasarkan pada pertimbangan rasional, antara lain:

a. Potensi ekonomi daerah;

b. Kebutuhan pelayanan publik;

c. Kemampuan keuangan daerah;

d. Prinsip efisiensi dan efektivitas.

Pendekatan ini penting untuk menghindari pembentukan BUMD yang bersifat simbolik atau tidak berbasis kebutuhan nyata. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai alat pengendali agar kebijakan pembentukan BUMD tetap berada dalam koridor kepentingan publik.

Dimensi Kepentingan Publik dalam Pembentukan BUMD

Pembentukan BUMD tidak dapat dilepaskan dari prinsip kepentingan publik. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam konteks daerah, prinsip ini diterjemahkan melalui peran BUMD sebagai:

a. Penyedia layanan publik tertentu;

b. Pengelola potensi ekonomi strategis daerah;

c. Instrumen pemerataan manfaat ekonomi.

Oleh karena itu, pembentukan BUMD harus diarahkan untuk memberikan manfaat sosial yang terukur, bukan semata mengejar keuntungan finansial.

Tata Kelola dan Prinsip Kehati-hatian Hukum

Aspek yang jarang dibahas dalam pembentukan BUMD adalah pentingnya prinsip kehati-hatian hukum (legal prudence). Prinsip ini menuntut agar sejak tahap pembentukan, BUMD dirancang dengan:

a. Struktur organisasi yang jelas;

b. Pemisahan peran pemilik modal dan pengelola;

c. Mekanisme pengawasan yang efektif;

d. Transparansi dan akuntabilitas.

Pendekatan kehati-hatian ini sejalan dengan prinsip good corporate governance yang menjadi rujukan dalam pengelolaan badan usaha, termasuk BUMD.

Pembentukan BUMD dan Kepastian Hukum

Dari sudut pandang kepastian hukum, pembentukan BUMD melalui prosedur dan dasar hukum yang jelas memberikan perlindungan bagi : 

a. Pemerintah daerah sebagai pemilik modal;

b. Pengelola BUMD;

c. Masyarakat sebagai penerima manfaat;

d. Pihak ketiga yang bekerja sama dengan BUMD.

Kepastian hukum ini menjadi prasyarat penting agar BUMD dapat beroperasi secara profesional dan berkelanjutan.

Penutup

Pembentukan BUMD merupakan langkah strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Namun, dari perspektif hukum, langkah ini tidak boleh dilepaskan dari prinsip legalitas, kepentingan publik, dan tata kelola yang baik.

Dengan menempatkan pembentukan BUMD dalam kerangka hukum yang jelas dan berimbang, diharapkan BUMD tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai perwujudan tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah secara berkelanjutan.

📝Catatan Tambahan dari Penulis

Kalau merasa artikel ini bermanfaat, yuk share ke teman dan keluarga, supaya kita bisa sama-sama tahu!

Jangan lupa juga untuk "follow blog ini" 👉 [https://alintanrizki14.blogspot.com] dengan submit pada formulir legalinsight.com pada halaman depan saat membuka blog ini, sehingga kamu nggak ketinggalan artikel lainnya! Semoga bermanfaat yaa... Terima kasih.