Langsung ke konten utama

Unggulan

Apa Itu Force Majeure dalam Kontrak? Telaah Hukum Perdata dan Implikasi Praktis

Photo by [pok rie] via Pexels Dalam praktik kontrak modern, istilah force majeure  atau keadaan kahar sering muncul sebagai salah satu klausul penting. Klausul ini menjadi relevan terutama dalam situasi yang tidak terduga, seperti bencana alam, krisis ekonomi, atau peristiwa luar biasa lainnya yang berada di luar kendali para pihak. Namun demikian, pemahaman mengenai force majeure tidak selalu seragam di masyarakat. Sebagian pihak menganggap bahwa setiap kesulitan dalam melaksanakan kontrak dapat dikategorikan sebagai force majeure, padahal dalam perspektif hukum perdata, terdapat batasan dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Tulisan ini bertujuan untuk mengulas secara komprehensif mengenai konsep force majeure dalam hukum kontrak Indonesia, dengan pendekatan akademik yang tetap aplikatif, serta disusun secara proporsional untuk menghindari interpretasi yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. 1. Pengertian Force Majeure dalam Hukum Perdata Secara umum, force majeure da...

Apa Itu Pajak Daerah dan Bagaimana Cara Mendaftarnya?


Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang didapatkan melalui pungutan di daerah yang nantinya akan di setor ke pemerintah pusat yang nanti akan digodok berapa persen akan dikembalikan ke daerah tersebut. 
1. Penetapan pihak 
Untuk pemungutan pajak didaerah itu diawali dengan mengetahui objek pajak dan subjek pajak. Objek pajak ialah yang dikenai pajak dan subjek itu berupa orang dan badan hukum
2. Pendaftaran 
Sebelum penarikan pajak perlu didaftarkan terlebih dahulu agar dapat perhitungan berapa persen yang dikenakan untuk setiap objek pajak. 
Subjek pajak yang nantinya disebut wajib pajak akan mendaftarkan objek pajaknya dan daerah melalui dinas pendapatan daerah akan mendata dan memverifikasinya
3. Penetapan 
Berdasarkan pendaftaran dan pendataan sebelumnya pemerintah daerah melakukan penetapan besaran jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak, yang nantinya diterbitkan beberapa dokumen : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika terjadi kekurangan pembayaran
4. Pembayaran 
Wajib pajak membayar sejumlah uang pajak, yang dapat dilakukan secara langsung di Badan Pendapatan daerah atau melalui online yang ditunjuk 
5. Pelaporan 
Beberapa pajak daerah wajib melapor secara berkala seperti pajak hotel, restoran dan hiburan, yang nantinya wajib pajak menyampaikan atau mengisi SPTPD
6. Pengawasan 
Pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan dan penertiban untuk memastikan wajib pajak melakukan kewajibannya. Jika wajib pajak tidak melakukan kewajibannya/kurang bayar maka pemerintah daerah menerbitkan STPD atau SKPD tambahan
7. Sanksi
Jika wajib pajak terlambat atau kurang bayar, atau tidak melaporkan dan melaporkan yg tidak sesuai, maka dikenakan Sanksi administrastif berupa : denda, bunga, atau kenaikan.

Kalau kamu merasa artikel ini bermanfaat, yuk share ke teman dan keluarga, supaya kita bisa sama-sama tau! Jangan lupa juga untuk follow blog ini agar kamu nggak ketinggalan artikel lainnya! Semoga bermanfaat yaa...

Komentar