Langsung ke konten utama

Unggulan

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah sebagai Instrumen Pencegahan Krisis Pangan

Ketersediaan pangan merupakan salah satu prasyarat utama bagi stabilitas sosial dan ekonomi suatu daerah. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, pemenuhan pangan tidak hanya dipahami sebagai isu ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar warga negara. Oleh karena itu, penyelenggaraan cadangan pangan daerah menjadi aspek penting dalam kebijakan publik yang memerlukan landasan hukum, tata kelola yang baik, serta pendekatan kehati-hatian. Menariknya, meskipun cadangan pangan daerah telah lama diatur dalam peraturan perundang-undangan, pembahasannya dalam diskursus hukum masih relatif terbatas. Padahal, instrumen ini berfungsi sebagai mekanisme pencegahan (preventive legal mechanism) terhadap kerawanan pangan, gejolak harga, dan kondisi darurat. Cadangan Pangan dalam Perspektif Hukum dan Kebijakan Publik Secara konseptual, cadangan pangan daerah dapat dipahami sebagai persediaan pangan yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan pangan ba...
Posting Komentar
Baca selengkapnya
Label

Apa Itu Pajak Daerah dan Bagaimana Cara Mendaftarnya?


Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang didapatkan melalui pungutan di daerah yang nantinya akan di setor ke pemerintah pusat yang nanti akan digodok berapa persen akan dikembalikan ke daerah tersebut. 
1. Penetapan pihak 
Untuk pemungutan pajak didaerah itu diawali dengan mengetahui objek pajak dan subjek pajak. Objek pajak ialah yang dikenai pajak dan subjek itu berupa orang dan badan hukum
2. Pendaftaran 
Sebelum penarikan pajak perlu didaftarkan terlebih dahulu agar dapat perhitungan berapa persen yang dikenakan untuk setiap objek pajak. 
Subjek pajak yang nantinya disebut wajib pajak akan mendaftarkan objek pajaknya dan daerah melalui dinas pendapatan daerah akan mendata dan memverifikasinya
3. Penetapan 
Berdasarkan pendaftaran dan pendataan sebelumnya pemerintah daerah melakukan penetapan besaran jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh wajib pajak, yang nantinya diterbitkan beberapa dokumen : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika terjadi kekurangan pembayaran
4. Pembayaran 
Wajib pajak membayar sejumlah uang pajak, yang dapat dilakukan secara langsung di Badan Pendapatan daerah atau melalui online yang ditunjuk 
5. Pelaporan 
Beberapa pajak daerah wajib melapor secara berkala seperti pajak hotel, restoran dan hiburan, yang nantinya wajib pajak menyampaikan atau mengisi SPTPD
6. Pengawasan 
Pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan dan penertiban untuk memastikan wajib pajak melakukan kewajibannya. Jika wajib pajak tidak melakukan kewajibannya/kurang bayar maka pemerintah daerah menerbitkan STPD atau SKPD tambahan
7. Sanksi
Jika wajib pajak terlambat atau kurang bayar, atau tidak melaporkan dan melaporkan yg tidak sesuai, maka dikenakan Sanksi administrastif berupa : denda, bunga, atau kenaikan.

Kalau kamu merasa artikel ini bermanfaat, yuk share ke teman dan keluarga, supaya kita bisa sama-sama tau! Jangan lupa juga untuk follow blog ini agar kamu nggak ketinggalan artikel lainnya! Semoga bermanfaat yaa...
Posting Email
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan Populer